Tunggu Bangunan Fisik, Sekolah Rakyat di Semarang Sementara Dilakukan di Gedung BBPVP

Program Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan menggunakan sistem boarding school atau asrama. Kota Semarang juga menjadi salah satu tujuan program Sekolah Rakyat yang digagas Pemerintah pusat ini. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang, Heroe Soekendar mengatakan, pada tahap awal, kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan di gedung Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP). Langkah ini dilakukan sembari menunggu pembangunan gedung permanen di Rowosari selesai pada 2026. Sumber : Pemerintah Kota Semarang “Lokasi sekolah rakyat sementara di gedung BBPVP karena sudah ada fasilitas kelas dan asrama," ujar Heroe, Kamis (24/7/2025). Heroe mengatakan, berbagai persiapan teknis tengah dilakukan agar Sekolah Rakyat dapat berjalan dengan baik. Termasuk di dalamnya adalah proses verifikasi calon siswa dan kesiapan fasilitas di lokasi sementara. Dia mengatakan akan ada sebanyak empat ruang kelas dan asrama yang sebelumnya digunakan untuk pelatihan kerja kini dialihfungsikan untuk mendukung proses belajar sekolah rakyat. Sejauh ini, data sementara yang dihimpun menunjukkan ada 25 calon siswa jenjang SD dan 9 siswa jenjang SMA. Proses verifikasi dan validasi data dilakukan bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). "Kita gunakan data terpadu, nanti diverifikasi agar benar-benar anak dari keluarga prasejahtera yang masuk. Semua berbasis data yang sudah kami terima dari pusat," jelasnya. Heroe menyampaikan, sekolah rakyat merupakan program pendidikan alternatif bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, dengan harapan dapat mengejar ketertinggalan pendidikan formal. Menurutnya, tenaga pengajar akan dikoordinasikan oleh Disdik, sementara Dinsos memfasilitasi kebutuhan dasar termasuk lokasi, asrama, dan dukungan sosial. Ia memaparkan, Pemkot Semarang telah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat permanen di wilayah Rowosari, Tembalang, tepatnya di atas lahan seluas 1,9 hektar. Namun, karena status lahan tersebut sebagai tanah hijau, prosesnya masih menunggu kajian lanjutan dan persetujuan dari Kementerian Pertanian. "Kalau lahan Rowosari sudah siap, kemungkinan 2026 nanti semua akan dipindahkan ke sana. Tapi untuk tahun ini, kita maksimalkan fasilitas yang ada dulu di BLK (balai latihan kerja)," tandasnya.